KAJIAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BAGIAN WILAYAH KOTA (BWK) II KENDARI BEACH KOTA KENDARI

KAJIAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BAGIAN WILAYAH KOTA (BWK) II KENDARI BEACH

KOTA KENDARI

Amsarula* Darmawan* LD Abd. Hamdan* Lawoliyo.W**

Abstrak

Kelompok Dua, Kajian Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Bagian Wilayah Kota (BWK) II Kendari Beach Kota Kendari, Tugas Mata Kuliah Perencanaan Tata Ruang Wilayah Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Universitas Haluoleo Kendari, dibimbing oleh DR. Ir. La Ode Muh. Magribi, MT.
Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan (RDTRKP) Bagian Wilayah Kota (BWK) II Kawasan Kendari Beach merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kendari Tahun 2000 – 2010, yang telah disusun sebelumnya. Tulisan ini mencoba mengkaji Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Bagian Wilayah Kota (BWK) II Kendari Beach Kota Kendari. Arah kebijakan pengelolaan ruang yang termuat dalam Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Bagian Wilayah Kota (BWK) II Kendari Beach Kota Kendari belum sepenuhnya dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang ingin dicapai.

I.LATAR BELAKANG

Bagian Wilayah Kota II Kendari Beach yang merupakan salah satu diantara 7 BWK yang ditetapkan dalam RTRW Kota Kendari. Berdasarkan 3 aspek pokok dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kendari dan pengamatan lapangan di BWK II Kendari Beach, yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Kendari maupun pusat kota (BWK I Kawasan Mandonga), mencirikan tarikan kegiatan ke arah kawasan tersebut. Hal ini dapat berimplikasi kepada percepatan pertumbuhan wilayahnya, dan pada gilirannya dapat menyebabkan timbulnya permasalahan ruang apabila pertumbuhannya tidak terkendali. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan (RDTRKP) Bagian Wilayah Kota (BWK) II Kawasan Kendari Beach disusun dengan harapan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan terkait penggunaan ruang dalam kawasan tersebut.

II.TUJUAN DAN MANFAAT

Berkaitan dengan latar belakang masalah diatas tujuan dan manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah :
(1)Untuk mengetahui Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Bagian Wilayah Kota (BWK) II Kendari Beach Kota Kendari
(2)Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Bagian Wilayah Kota (BWK) II Kendari Beach Kota Kendari

III. PEMBAHASAN MASALAH

Kawasan perencanaan secara khusus merupakan bagian wilayah Kota (BWK) II Kendari Beach. Berdasarkan karakteristik BWK ini mempunyai luas 1.291,42 Ha dengan fungsi utama sebagai : kawasan pusat pariwisata ditunjang dengan view (pemandangan) ke arah Teluk Kendari, perkantoran, perumahan mewah, hotel dan villa, perumahan (penunjang) serta sebagai kawasan lindung.

Sebagaian besar kawasan ini selain berfungsi untuk pengembangan kegiatan wisata dan pemukiman (perumahan) juga untuk kawasan lindung yang berfungsi sebagai penyangga (buffer zone) terhadap berbagai macam fenomena degradasi lingkungan yang sedang dan akan terjadi. Adapun batas-batas Bagian Wilayah Kota (BWK) II Kendari Beach adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe
- Sebelah Timur : Kecamatan Kendari
- Sebelah Selatan : Teluk Kendari
- Sebelah Barat : Kecamatan Mandonga

3.1. Blok-Blok Peruntukan

Dalam pembentukan blok-blok peruntukan di BWK II Kawasan Kendari Beach dengan berdasarkan pola penggunaan lahan eksisting dengan batas-batas jalan, sungai ataupun batas administrasi. Pembentukan blok peruntukan tersebut untuk dapat membedakan jenis-jenis kegiatan yang terdapat di dalam blok. Dengan demikian akan terlihat perbedaan fungsi dan peruntukkannya. Dalam blok tersebut akan terlihat lahan efektif dan tidak efektif sehingga memungkinkan untuk mengarahkan pembangunan selanjutnya, serta menetapkan peruntukkan didalamnya. Blok-blok peruntukan dibagi dalam 4 blok peruntukan dari blok A sampai blok D. Masing-masing blok peruntukan, terdapat sub blok yang menerangkan bagian dari blok inti. Hasil dari blok dan sub blok peruntukan akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dari rencana pengembangan di BWK II Kawasan Kendari Beach.

Gambar 3.1

Rencana Struktur Tata Ruang Kawasan Kendari Beach

3.2. Rencana Distribusi Penduduk di BWK II Kendari Beach

Dalam RTRW Kota Kendari tahun 2000 - 2010, proyeksi jumlah penduduk Kawasan Kendari Beach sampai tahun 2010 mencapai 23.200 jiwa. Sementara penduduk tahun 2005 juga diproyeksikan sebesar 23.200 jiwa. Jumlah penduduk eksisting Kawasan Kendari Beach tahun 2005 (registrasi 2004) menurut data yang ada sebanyak 31.111 jiwa. Apabila kedua angka tersebut dibandingkan maka tingkat pencapaian dalam hal jumlah penduduk hasil proyeksi dan kenyataan di lapangan sebesar 74,57 % (tingkat keakuratan) .Berdasarkan analisa proyeksi penduduk dalam laporan fakta dan analisa, jumlah penduduk Kawasan Kendari Beach sampai dengan akhir tahun perencanaan (tahun 2015) diprediksikan sebanyak 52.871 jiwa atau dibulatkan menjadi 53.000 jiwa penduduk. Selanjutnya hasil analisa proyeksi pertumbuhan penduduk dirinci menurut blok-blok kawasan dapat diidentifikasikan bahwa Kawasan Kendari Beach memiliki tingkat kepadatan penduduk netto rata-rata sebesar 470 jiwa per Ha (kepadatan penduduk netto adalah perbandingan jumlah penduduk terhadap luasan lahan yang diperuntukkan sebagai kawasan terbangun). Perbandingan tingkat pertumbuhan penduduk di empat blok kawasan menunjukan pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dalam pengertian terdapat blok yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi di atas rata - rata namun di lain pihak terdapat blok dengan tingkat pertumbuhan penduduk rendah. Laju pertumbuhan penduduk diambil rata-rata 4,94 % untuk setiap blok, karena data yang tersedia cuma 2 tahun. Setelah diproyeksi dengan menggunakan nilai rata-rata yang diambil dari laju pertumbuhan penduduk pada masing-masing kelurahan 2 tahun terakhir, maka diketahui proyeksi jumlah penduduk untuk masing-masing blok dimana jumlah penduduk terbanyak ada di blok C sebanyak 28.672 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah ada di blok A dengan perkiraan jumlah penduduk sebanyak 5.126 jiwa. Konsentrasi penduduk yang cenderung terpusat berpotensi mengakibatkan dampak negatif. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya penyebaran penduduk, sehingga di samping terbentuk pola penyebaran penduduk yang relative lebih merata dan pola penyebaran kegiatan perkotaan sekaligus menghindari pemusatan kegiatan pada satu tempat/koridor yang potensial menimbulkan permasalahan kota yang salah satunya adalah permasalahan kemacetatan lalu lintas serta terjadinya penurunan kualitas lingkungan pemukiman. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam kaitannya dengan rencana daya tampung ruang dan rencana penyebaran penduduk adalah sebagai berikut :
1.Menetapkan dengan tegas arahan daya tampung penduduk untuk masing-masing kawasan sampai dengan tahun 2015.
2.Memperkirakan batas akhir periode masa pertumbuhan penduduk baik setiap blok sehingga dapat diperkirakan pada tahun ke berapa jumlah penduduk sesuai dengan arahan daya tampungnya akan tercapai.

3.3. Rencana Sistem Jaringan Pergerakan

Kawasan Kendari Beach berbatasan yang dengan Pusat Kota pada BWK I Mandonga dan dilalui arus lalu lintas dalam dengan faktor keuntungan lokasi menjadikan kawasan tersebut mempunyai posisi yang cukup strategis dan mempunyai aksesibilitas tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Kawasan Kendari Beach memiliki karakter dan pola jaringan jalan yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu, hal ini disebabkan oleh tingginya intensitas lokasi pada kawasan kendari beach yang nota bene merupakan kawasan dengan dominasi penggunaan lahan yang ada disektor jasa dan perdagangan. Jaringan jalan di Kawasan Kendari Beach selain melayani pergerakan internal kota / juga melayani pergerakan regional maka ruas-ruas jaringan jalan yang dikembangkan merupakan jaringan jalan primer dan sekunder. Sistem jaringan jalan yang akan dikembangkan antara lain :
Jalan arteri Primer yaitu Jalan Diponegoro – Jalan Sultan Hasanuddin – Jalan Mayjend Sutoyo – Jalan DR. Sam Ratulangi – Jalan Mayjend S Parman dan Jalan R Suprapto.
Jalan arteri Sekunder yaitu Jalan By Pass
Ruas-ruas jalan lainnya diarahkan sebagai jalan lokal serta jalan lingkungan

3.4.. Rencana Pengembangan Perumahan

Berdasarkan perkiraan jumlah penduduk Kawasan Kendari Beach pada tahun 2015 yang mencapai 52.871 jiwa, maka jumlah yang harus disediakan sebanyak 10.570 unit rumah. Jumlah rumah yang harus disediakan tersebut disebarkan disetiap blok dan sub blok sesuai dengan arahan jumlah dan kepadatan penduduknya. Adapun jumlah kebutuhan rumah apabila memakai asumsi penduduk 50 jiwa /Ha berdasarkan kapasitas ruang adalah sebanyak 4.448 unit, dengan rincian rumah kavling besar 445 unit rumah, kavling sedang 1.335 unit dan kavling kecil 2.268 unit.

Rencana pengembangan perumahan seperti yang telah dirumuskan dalam RDTR Kawasan Perkotaan Bagian Wilayah Kota (BWK) II Kendari Beach seringkali menemui hambatan dalam pelaksanaannya sehingga belum mencapai hasil optimal seperti yang diharapkan. Keterbatasan dana pembangunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah mengakibatkan masih sulitnya pemenuhan kebutuhan perumahan bagi penduduk yang berpendapatan menengah kebawah. Akibatnya, kondisi pemukiman kumuh dan ancaman penggunaan lahan-lahan kawasan hijau dan kawasan konservasi oleh pemukim illegal masih menjadi masalah penting diKota Kendari.

3.4.Rencana Pengembangan Fasilitas Sosial

Tabel 3.3 Kebutuhan Penyediaan Fasilitas Sosial Di BWK II

Kawasan Kendari Beach (Berdasarkan Proyeksi Penduduk Tahun 2006 – 2015)

Sumber : Hasil Perhitungan Tahun 2005

Terdapatnya jumlah bangunan ruang kelas yang tidak sesuai/melebihi asumsi perhitungan kebutuhan akan fasilitas Pendidikan dalam RDTR Kawasan Perkotaan Bagian Wilayah Kota (BWK) II Kendari Beach menyebabkan tidak tercapainya target rencana jumlah fasilitas pendidikan yang harus dibangun dalam kawasan BWK II Kendari Beach ini. Keberadaan fasilitas kesehatan merupakan peluang yang dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat. Namun demikian persebaran jumlah sarana tersebut masih belum diikuti sepenuhnya dengan peningkatan mutu pelayanan. Salah satu factor penting untuk mendukung kegiatan pelayanan kesehatan adalah ketersediaan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan yang memadai.

3.4.Rencana Sistem Jaringan Utilitas

Dalam rangka pemenuhan permintaan atas jasa kelistrikan yang terus menerus setiap tahunnya sangat dibutuhkan adanya sumber energy listrik baru, baik melalui PLN maupun yang dikelola oleh pihak swasta melalui kemitraan. Hal ini sangat dibutuhkan untuk menanggulangi daftar tunggu yang jumlahnya sudah mencapai puluhan ribu jumlah pelanggan

Secara umum pemenuhan kebutuhan akan Pelayanan Telekomunikasi pada BWK II Kawasan Kendari Beach sudah dapat terpenuhi, meskipun diperlukan beberapa upaya-upaya pembenahan guna meningkatkan pelayanannya.

Ketersediaan air bersih didalam Kota Kendari khususnya pada BWK II Kawasan Kendari Beach seringkali masih menjadi masalah penting yang menuntut penyelesaiaan secara tuntas. Distribusi air PDAM yang kurang lancar menjadi salah satu kendala yang menyebabkan belum terpenuhinya kebutuhan akan air bersih sesuai dengan harapan dalam RDTR Kawasan Perkotaan Bagian Wilayah Kota (BWK) II Kendari Beach. Masalah kehilangan air dan kondisi jaringan pipa PDAM yang sudah tua serta kurangnya pemeliharaan di tuding menjadi penyebab utama dari persoalan ini.

I.PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Arah kebijakan pengelolaan ruang yang termuat dalam Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Bagian Wilayah Kota (BWK) II Kendari Beach Kota Kendari belum sepenuhnya dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang ingin dicapai. Terdapat berbagai macam kendala/persoalan yang menyebabkan belum optimalnya pencapaian target tersebut.
Kebijakan yang terkait dengan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Bagian Wilayah Kota (BWK) II Kendari Beach Kota Kendari seringkali mendapat hambatan dalam pelaksanaannya.

I.2.Saran

1.Perlu adanya upaya-upaya untuk menyelesaikan berbagai macam konflik yang dapat menghambat tercapainya arah dan tujuan penataan ruang yang termuat dalam Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Bagian Wilayah Kota (BWK) II Kendari Beach Kota Kendari. Disamping itu perencanaan penataan ruang yang lebih matang sangat dibutuhkan guna menghasilkan produk Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan yang lebih baik.
2.Perlu adanya komitmen Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Bagian Wilayah Kota (BWK) II Kendari Beach Kota Kendari. Penerapan regulasi dalam bentuk PERDA merupakan elemen penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan DTRK. Tindakan tegas terhadap pelanggaran PERDA mutlak dilakukan guna menjamin terwujudnya harapan penataan Kawasan Perkotaan Bagian Wilayah Kota (BWK) II Kendari Beach Kota Kendari yang lebih baik.

DINAMIKA PERTUMBUHAN KOTA KENDARI DITINJAU DARI ASPEK PRASARANA TRANSPORTASI DARAT

DINAMIKA PERTUMBUHAN KOTA KENDARI DITINJAU DARI ASPEK PRASARANA TRANSPORTASI DARAT

OLEH
KELOMPOK II

AMSARULA G2F1 08 015

DARMAWAN G2F1 08 037

LA ODE ABD. HAMDAN H G2F1 08 066

WELLY LAWOLIYO G2F1 08 069

Abstrak

Kelompok Dua, Dinamika Pertumbuhan Kota Kendari Ditinjau dari Aspek Prasarana Transportasi Darat, Tugas Mata Kuliah Perencanaan Tata Ruag Wilayah Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Universitas Haluoleo Kendari, dibimbing oleh DR. Ir. La Ode Muh. Magribi, MT.

Jaringan prasarana transportasi darat yang baik dapat memberikan dampak terhadap perekonomian dan mendorong percepatan pembangunan. Perkembangan prasarana transportasi darat di Kota Kendari saat ini semakin meningkat seiring dengan tuntutan akan pembangunan prasarana transportasi darat yang lebih memadai sebagai akibat meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, dan pola pemukiman kota yang semakin menyebar.

Dari hasil analisa diperoleh gambaran bahwa pembangunan dan pengembangan prasarana transportasi darat di kota kendari mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2003 – 2007 dari yang semula panjang jalan teraspal 213,09 km pada 2003 meningkat menjadi 286,45 km di tahun 2007

I. Latar Belakang

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang rnerupakan urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka tersebut, jalan mempunyai peranan untuk mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-­hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.Pembangunan jalan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat atas angkutan barang dan jasa (orang) yang aman, nyaman, dan berdaya guna benar--benar akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, serta pertahanan dan keamanan. Dari aspek ekonomi, jalan sebagai modal sosial masyarakat merupakan katalisator di antara proses produksi, pasar, dan konsumen akhir. Dari aspek sosial budaya, keberadaan jalan membuka cakrawala masyarakat yang dapat menjadi wahana perubahan sosial, membangun toleransi, dan mencairkan sekat budaya. Dari aspek lingkungan, keberadaan jalan diperlukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dari aspek politik, keberadaan jalan menghubungkan dan mengikat antar daerah, sedangkan dari aspek pertahanan dan keamanan, keberadaan jalan memberikan akses dan mobilitas dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan.

Dalam rencana tata ruang wilayah Kota Kendari tahun 2000-2010 disebutkan bahwa Kota Kendari berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Kota (PWK) di wilayah Sulawesi Tenggara sebagai ibukota propinsi Sulawesi Tenggara, pusat kegiatan perekonomian serta pintu gerbang perdagangan dan jasa, pusat pendidikan dan pariwisata. Secara signifikan, sampai saat ini baru dapat melaksanakan fungsi dan peranan sebagai pusat pemerintahan (ibukota) propinsi Sulawesi Tenggara dan sebagai pusat pendidikan.

Kesenjangan antara harapan fungsi Kota dan kondisi aktualnya, salah satunya disebabkan kondisi sarana dan prasarana perkotaan yang minim termasuk ketersediaan prasarana transportasi darat. Kedepan diharapkan penataan sarana dan prasarana perkotaan akan terus ditingkatkan agar masyarakat Kota Kendari semakin memiliki tingkat aksesibilitas yang baik dalam rangka peningkatan kualitas hidup mereka.

II. Tujuan

Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui dinamika pertumbuhan Kota Kendari ditinjau dari aspek prasarana transportasi darat sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2007.

III. Manfaat

Berkaitan dengan latar belakang masalah diatas manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah :

(1) Untuk mengetahui dinamika pertumbuhan kota Kendari di tinjau dari aspek prasarana transportasi darat

(2) Sebagai bahan informasi dan evaluasi untuk kemajuan pembangunan di Kota Kendari khususnya pada sektor prasarana transportasi darat

IV. Tinjauan Pustaka

Menurut PP. Nomor 34 Tahun 2006 Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta diatas permukaan air kecuali jalan kereta api,jalan lori dan jalan kabel

Klarifikasi Jalan menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan adalah sebagai berikut:

(1) Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.

(2) Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.

(3) Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota

V. Landasan Teori

Menurut Jinca (2001), bahwa faktor yang berpengaruh pada tingkat pekembangan/pertumbuhan transportasi pada suatu wilayah adalah faktor geografis, ekonomi, teknik, sosial, politik, kemajuan peradaban manusia dan lingkungan.

Untuk pusat pelayanan distribusi dari beberapa daerah yang mempunyai keterkaitan pengembangan diperlukan adanya pusat distribusi sebagaimana yang diungkapkan oleh Poernomosidi dalam Adisasmita (1985) bahwa jasa distribusi merupakan unsur yang sangat penting darn dipelukan pusat-pusat kegiatannya yang disebut "Simpul jasa distribusi. Pusat distribusi ini diharapkan dapat memperlancar arus barang melalui perdagangan dan jasa angkutan. Kriteria untuk menyatakan tingkat pertumbuhan suatu daerah yaitu tingkat kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhannya, baik berupa kebutuhan hidup maupun kebutuhan usaha. Semakin tinggi tingkat kemudahan suatu tempat memenuhi berbagai kebutuhan manusia, berarti semakin kuat daya tariknya mengundang manusia dan kegiatan ekonomi ketempat tersebut. Sebaliknya, kemudahan memasarkan hasil produksi suatu daerah semakin memicu tingkat produksi yang dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pusat distribusi ini dapat memperlancar arus barang melalui perdagangan dan jasa angkutan, kriteria ini untuk menyatakan tingkat pertumbuhan suatu daerah yaitu tingkat kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhannya, baik berupa kebutuhan hidup maupun kebutuhan usaha. Semakin tinggi tingkat kemudahan suatu tempat untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia, berarti semakin kuat daya tariknya mengundang manusia dan kegiatan ekonomi ke tempat

tersebut. Sebaliknya kemudahan memasarkan basil produksi suatu daerah, semakin memacu tingkat produksi yang dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Kemudahan memperoleh berbagai jenis barang kebutuhan dan kemudahan memasarkan hasil produksi antar pulau dan antar Negara (ekspor-bnoor) yang dapat meningkatkan perdagangan, pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk apabila didukung adanya transportasi laut yang mengunjungi pelabuhan dan prasarana dan sarana transportasi darat yang memenuhi pennintaan keterpaduan antar transportasi laut dan darat ini semakin memperluas daerah pemasaran hasil komoditas dan industri sehingga seakan-akan dunia semakin sempit, seperti yang d1sampaikan oleh Bonson dan Whitehead (1999) dalam Santoso (1998).

Dari beberapa pendapat tentang peranan transportasi diatas menujukkan bahwa, sistem transportasi perlu mendapat perhatian khusus untuk dievaluasi perkembangannya, diawasi dan direncanakan agar dapat mengatasi masalah transportasi yang terjadi saat sekarang dan diprediksi beberapa waktu yang akan datang.

VI. Analisis Dan Pembahasan

6.1. Analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis deskriptif yaitu memberikan gambaran umum dan mengevaluasi table-tabel yang telah di susun

6.2. Pembahasan

Untuk wilayah perkotaan, transportasi memegang peranan yang cukup menentukan. Suatu kota yang baik dapat ditandai, antara lain dengan melihat kondisi transportasinya. Transportasi yang baik, aman, dan lancar selain mencerminkan keteraturan kota, juga memperlihatkan kelancaran kegiatan perekonomian kota. Perwujudan kegiatan transportasi yang baik adalah dalam bentuk tata jaringan jalan dengan segala kelengkapannya, berupa rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, penunjuk jalan, dan sebagainya. Selain kebutuhan lahan untuk jalur jalan, masih banyak lagi kebutuhan lahan untuk tempat parkir, terminal, dan fasilitas angkutan lainnya. Perkembangan teknologi di bidang transportasi menuntut adanya perkembangan teknologi prasarana transportasi berupa jaringan jalan. Sistem transportasi yang berkembang semakin cepat menuntut perubahan tata jaringan jalan yang dapat menampung kebutuhan lalu lintas yang berkembang tersebut.

Transportasi mendukung perkembangan kota dan wilayah sebagai sarana penghubung. Rencana tata guna lahan kota harus didukung secara langsung oleh rencana pola jaringan jalan yang merupakan rincian tata guna lahan yang direncanakan. Pola jaringan jalan yang baik akan mempengaruhi perkembangan kota yang direncanakan sesuai dengan rencana tata guna lahan. Ini berarti transportasi mendukung penuh perkembangan fisik suatu kota atau wilayah.

Dengan meningkatnya urbanisasi, jumlah penduduk di perkotaan bertambah, yang berarti penggunaan kendaraan bermotor bertambah, dan berakibat dengan kemacetan lalu lintas, sehingga perlu dibangun lebih banyak jalan. Akibat meningkatnya jumlah penduduk di perkotaan, maka luas kota berkembang, sehingga jarak perjalanan juga bertambah. Smeed (1967) mengatakan, bahwa jarak perjalanan rata-rata berbanding lurus dengan akar kuadrat dari luas kota. Apabila jumlah orang yang melakukan perjalanan meningkat 100 kali, maka luas jalan yang dibutuhkan untuk tiap orang akan meningkat kira-kira 12 kali. Jadi dengan bertumbuhnya kota, diperlukan pula pembangunan lebih banyak jalan untuk kendaraan bermotor.

Tabel 1
Panjang Jalan Negara, Propinsi dan Kota
menurut Jenis Permukaan di Kota Kendari

Tahun 2003 - 2007

Tahun	Negara		Propinsi		Kota
	Diaspal	Tidak diaspal	Diaspal	Tidak diaspal	Diaspal	Tidak diaspal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2003 2004 2005 2006 2007	46,72 46,72 82,65 82,65 82,65	- - - - -	52,48 52,48 52,48 52,48 52,48	- - - - -	213,09 227,03 245,00 264,31 286,45	159,98 146,04 128,07 108,76 86,62

Sumber : Indikator Ekonomi Provinsi Sultra

Tabel 2

Kendaraan Bermotor Terdaftar menurut Jenis Kendaraan

di Kota Kendari Tahun 2003 - 2007

Sumber : Kota Kendari dalam angka

Bidang perhubungan darat banyak bergantung pada tersedianya ruas dan kualitas jalan yang memadai untuk memudahkan mobilitas penduduk dan lalu lintas barang dari suatu daerah ke daerah lainnya. Panjang jalan di Kota Kendari menurut klasifikasi dan statusnya dalam tahun 2004 termuat pada Tabel 1 dan Tabel 2. Pada Tabel tersebut terlihat bahwa panjang jalan kota di Kota Kendari teraspal pada tahun 2004 tercatat sepanjang 227,03 km, mengalami perubahan dibanding panjang jalan tahun 2003. Sedangkan pada tahun 2005 panjang jalan kota yang teraspal bertambah menjadi 245 km. Demikian pula pada tahun 2006 dan 2007 panjang jalan kota yang teraspal bertambah dari yang semula sepanjang 264,31 km menjadi sepanjang 286,45 km

Demikian jumlah kendaraan bermotor umumnya mengalami peningkatan jumlah pada kurun waktu tahun 2003 hingga tahun 2007. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang cenderung meningkat di kota kendari menuntut adanya penambahan kapasitas dan kualitas jalan yang lebih baik.

Persebaran pemukiman dan perumahan dengan pola jaringan prasarana transportasi darat mempunyai hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Demikian pula dengan kondisi yang terjadi pada pola jaringan prasarana transportasi darat di kota kendari seperti yang yang di gambarkan dalam stadia perkembangan kota kendari dibawah ini:

Gambar 1. Stadia Kota Kendari

Awalnya pola pemukiman di kota kendari lebih banyak terkonsentrasi didaerah pelabuhan/kotalama dan daerah Mandonga, selanjutnya seiring dengan perkembangan kota pola pemukiman kemudian menyebar/meluas kearah selatan dan timur kota Kendari. Perubahan pola pemukiman yang terjadi di kota Kendari ini menyebabkan perlunya pengembangan pola jaringan prasarana transportasi darat guna mendukung tuntutan kebutuhan akan jaringan prasarana jalan yang lebih baik akibat perubahan pola pemukiman di Kota Kendari.

I. Kesimpulan

Sistem pengembangan prasarana jalan ke depan harus dilaksanakan dalam rangka menunjang pembangunan Ekonomi regional didaerah setempat. Perencanaan transportasi jalan dengan pendekatan kewilayahan (regional approach) adalah pembangunan transportasi yang berbasiskan potensi dan sumber daya daerah agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Pembangunan transportasi wilayahperlu mengacu pada arah pembangunan daerah, berwawasan lingkungan serta memenuhi kriteria-kriteria ekonomis, teknis dan financial.

DAFTAR PUSTAKA

____ , 2003, Kendari dalam Angka, Kendari.

____ , 2004, Kendari dalam Angka, Kendari.

____ , 2005, Kendari dalam Angka, Kendari

____ , 2006, Kendari dalam Angka, Kendari.

____ , 2007, Kendari dalam Angka, Kendari

Analisa Proyek Penataan Ruang Kota Kendari Tahun Anggaran 1999/2000

Indikator Ekonomi Provinsi Sultra

Jinca M.Y. 2001. Teknik dan Perencanaan Transportasi Laut. Fakultas Teknik UNHAS

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan

Poernomo B.2000. Pelabuhan dan Aspek Operasionalnya. Pelindo IV Makassar

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan